Seri Kerajaan Nusantara-PBM

DONGENG ARKEOLOGI & ANTROPOLOGI © 2010.

Dongeng kali ini merupakan “breaking news ” yakni tentang:

PEMERASAN OLEH PEJABAT PAJAK DIGAGALKAN PENEGAK HUKUM

Minggu-minggu terakhir ini media televisi, koran, radio dibuat ramai dengan berita “bal-balan” berita terpanas sépakbolapialadunia. Dunia dislimur oleh bal siji dirêbut wong rolikur, dirêbut, nék wis cêdhak ditêndang, didohke mênéh, diplayoni, cêdhak, ditêndang, didohké mênèh, parani karo mblayu, cêdhak, didohké mênèh, ngono sapituruté, wong sa’donya (nggak semua) yå gêlêm mêntêlêngi, diréwangi mêlèk kadang-kadang nganti ngêbyar. Ånå sing wani mbayar. Malah nganggo totohan duwit. Dengan event (basa apa toh iki) bal-balan ini, hampir semua orang terpukau, terbius oleh bal bunder siji sing diênggo rêbutan wong rolikur .

Dislimur, mengapa, ya minimal dengan nonton bal-balan yang empat tahun sekali ini, para kawula dislimur, sejenak para kawula dapat melupakan kesulitan hidupnya, kesedihannya, beratnya menyangga beban hidup, yang seakan tak pernah berakhir. Bal-balan benar-benar telah membius dunia.

Harta dan nyawa yang hilang kêtrajang banjir (sering, sering, dan sering), tertimbun tanah longsor (terlalu kêrêp), puso (kerep banget), sawah pategalan kering, gempa bumi (sering), kapal tengelam (lagi), sepur ngguling(lagi), dan masih banyak lagi. dan jangan lupa juga, “artis video panas”, semua sejenak terlupakan

Juga kasus-kasus penegakan hukum, kasus-kasus korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, adalah sedikit dari kasus penegakan hukum yang berangsur-angsur mulai terlupakan (semoga tidak), dan seperti kasus-kasus hukum lainnya seringkali menguap tak tentu ke mana. dan lupa. Belum lagi Pilkada yang selalu ricuh, tawuran, gelut.

Lalu, uang pajak yang ditilep dan entah kemana, yang “bintang utamanya” Bang Ga*us T*mbun**, dan “bintang-bintang peran pendukung lainnya”.

Dari sekian berita di atas, anehnya berita-berita itu seolah hendak memberikan isyarat bahwa betapa bobroknya lahir (banjir, gempa bumi, kecelakan kapal tengelam, sepur ngguling) dan batin (perzinahan, nyolong, korupsi, penggelapan uang negara, dst, dst) negeri ini.

Pårå kadang,

Ternyata satu salah satu berita di atas pernah diberitakan “koran kuno” yang kini berada di Museum Nasional Jakarta.

Ada satu artefak yang patut mendapat perhatian. Benda kuno itu berupa sepotong lempengan logam berukuran 27 cm x 23 cm, dengan kode inventaris E 63. Kondisi artefak memang sudah berkarat di sana-sini sehingga terkesan “acakadhut”. Dilihat dari bentuknya tak ada yang bernilai seni, kecuali berupa tatahan aksara. Tidak sembarang orang mampu membaca benda ini.

Namun bagi teman-teman arkeolog yang menggeluti bidang epigrafi (aksara dan tulisan kuno), benda itu sangat berarti karena informasi di dalamnya sangat bermanfaat untuk kajian masa kini.

“Surat kabar kuno” tersebut adalah adalah prasasti Wurudu Kidul diterbitkan pada 844Ç/922M, ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa Kuno. Pertama kali isi prasasti Wurudu Kidul diulas oleh W.F. Stutterheim pada 1935.

Pada intinya prasasti Wurudu Kidul menguraikan bagaimana susahnya seseorang menjadi warga keturunan dalam menghadapi pejabat pajak. Kemungkinan, sebelum ini pemerasan pajak hampir selalu dilakukan terhadap orang asing. Hukum Jawa Kuno memang mengatur bahwa pajak orang asing lebih tinggi daripada pajak orang pribumi. Namun kalau sudah keterlaluan, jelas-jelas akan menimbulkan citra buruk bagi pejabat pajak kerajaan.

Konon, menurut bagian awal prasasti ini (disebut Prasasti Wurudu Kidul A), ada seorang pria bernama Sang Dhanadi. Dia bertempat tingal di desa Wurudu Kidul. Suatu hari Dhanadi kedatangan tamu bernama Gayus T. (eh maksudnya: Wukajana). Orang ini menjabat sebagai Samgat Manghuri (yakni “Pejabat Direktorat Perpajakan Departemen Keuangan Kerajaan Mataram Kuno”), yang bertugas memungut pajak dari rumah ke rumah.

Begitu melihat Dhanadi, Wukajana langsung menuduh Dhanadi bahwa dia adalah anak orang asing. “Kamu termasuk golongan warga atau wka kilalang (orang asing),” demikian kira-kira tuduhannya. Sebagai orang asing tentu saja Dhanadi harus membayar pajak lebih besar daripada warga pribumi.

Dhanadi tidak terima dengan sangkaan tersebut. Dia lalu mengadu ke KPK (eh maksudnya ke Sang Pamget Padang (yakni hakim dari pengadilan kerajaan Mataram Kuno, bernama Empu Bhadra). Untungnya hakim tidak mengulur-ulur waktu perkara seperti zaman sekarang. Tak berapa lama, sang hakim segera mengusut tuduhan terhadap Dhanadi itu.

Sebagai tambahan informasi Sang Pamget Padang Empu Bhadra ini adalah hakim yang sangat jujur, disegani oleh semua pihak bahkan oleh Baginda Prabu sendiri.

Pertama kali, keluarga Dhanadi dipanggil satu per satu ke persidangan. Mulai dari kakek nenek hingga ayah ibu diperiksa dengan saksama dan ketat di pengadilan. Dari garis kakek dirunut-runut apakah ada unsur asing yang mengalir dalam darah Dhanadi. Begitu pula dari garis nenek. Bukan cuma itu. Warga di desa Grih, Kahuripan, dan Paninglaran yang berada di sekitar desa tempat Dhanadi tinggal, ikut dimintai keterangan sebagai saksi.

Setelah melakukan pemeriksaan yang ketat dan seksama, dengan tegas dan berwibawa hakim segera memutuskan bahwa Dhanadi dan keluarganya benar-benar orang pribumi asli. Menurut prasasti disebut wwang yukti. Dengan demikian besarnya pajak yang harus dibayarkan Dhanadi tidak setinggi seperti yang diminta pejabat “direktotat pajak” itu.
Sebagai pegangan, hakim itu Sang Pamget Padang Empu Bhadra, memberikan “Surat Sakti” (tidak dijelaskan bahan “surat” tapi yang pasti bukan kertas) tertanggal 6 Kresnapaksa bulan Baisakha tahun 844Ç atau identik dengan 20 April 922M. Waktu itu pula (922M) yang dijadikan tarikh prasasti Wurudu Kidul.

Namun sudah plong-kah hati Dhanadi? Mungkin karena sudah “mental pejabat korup”, rupa-rupanya pejabat pajak tadi tidak puas atas keputusan hakim. Akibatnya kali ini ketenangan Dhanadi terusik kembali oleh pejabat pajak lain, Pamariwa. Ternyata Pamariwa adalah orang suruhan Wukajana dari Samgat Manghuri, pejabat pajak yang coba memeras Dhanadi tadi.

Begitu bertemu muka dengan Dhanadi, demikian menurut Prasasti Wurudu Kidul B, Pamariwa langsung menuduhnya anak keturunan Khmer atau Kamboja, disebut wka kmir, tentu saja Dhanadi sangat tersinggung. Dia mengadu lagi ke Sang Pamget Padang.

Sesuai prosedur hukum, hakim mengirim “surat panggilan” pertama ke rumah Pamariwa agar menghadiri sidang gugatan. Namun pada panggilan pertama, Pamariwa tidak datang.
Hakim mengirim lagi surat panggilan kedua. Kali ini Pamariwa juga tetap tidak datang. Akhirnya Samget Juru i Madandar memenangkan Dhanadi. Rupa-rupanya pada waktu itu belum dikenal istilah “pemanggilan paksa” seperti pada zaman sekarang. Jadi cukup pemanggilan dua kali berturut-turut. Jika tidak datang, berarti kalah perkara.

Sekali lagi, Dhanadi menerima “Surat Sakti” tertanggal 7 Suklapaksa bulan Jyaistha tahun 844Ç atau 6 Mei 922M.
Jelas sekali dari kedua kasus itu, ada upaya pemerasan yang coba dilakukan pejabat pajak. Di pihak lain, upaya negatif itu digagalkan hakim yang jujur.

Sayang, proses pengadilan itu terjadi di masa lampau, tepatnya di Kerajaan Mataram. Kalau saja terjadi di masa kini, mungkin penjara kita sudah dipenuhi koruptor-koruptor.

Terhadap ulah Pamariwa yang dua kali mangkir, tentu saja dikenakan sanksi berdasarkan hukum Jawa Kuno. Dikatakan di dalam berbagai kitab hukum, perbuatan menuduh yang tidak berdasar (duhilatan) adalah tindak pidana yang patut dikenai hukuman. Namun belum jelas hukuman apa yang dijatuhkan kepada Pamariwa itu. Juga kepada atasan Pamariwa, Wukajana dari Samgat Manghuri.

Sebenarnya gambaran penerapan hukum di Indonesia banyak sekali terdapat dalam prasasti-prasasti yang berkategori jayapattra, jayasong, suddhapattra, dan sukhadukha (prasasti mengenai persoalan hukum).

Sayang, pakar-pakar kita yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan prasasti-prasasti demikian, masih bisa dihitung jari tangan. Akibatnya, banyak data masih tersimpan di berbagai museum di seluruh Indonesia. Juga di tempat-tempat lainnya seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Balai Arkeologi.

[Dicuplik dari majalah Intisari, Maret 2010, bahan dari Museum Nasional Jakarta. Matur nuwun dumateng Mas Djulianto Susantio (Arkeolog), atas “koran kuno”nya.]

Nuwun

cantrik Bayuaji.

Laman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Telah Terbit on 4 September 2010 at 21:54  Comments (7)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/seri-kerajaan-nusantara-pbm/trackback/

RSS feed for comments on this post.

7 KomentarTinggalkan komentar

  1. dengan dikumpulkannya dongeng-dongeng arkeologi menurut kelompoknya, akan mempermudah siapapun yang mencari informasi tentang itu. semoga saja apa yang dimuat di wordpress ini terdeteksi oleh google dalam pencarian. soalnya, terus terang saja google merupakan situs pencari yang paling populer saat ini.

    • Ini juga huebat Ki..hmmm.. bukan main !

      • halah…..

        • Saestu koq Ki P Satpam….sangat membanggakan !

          • ngece iki…
            hadu……

          • Njenengan mudik kemana Ki Karto?

          • Ngilen Ki…sekitar menoreh..nderek nopo Ki..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: